SorotUpdate.id, SUNGAI PENUH – Pembangunan drainase dan trotoar di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi, menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp 532.095.273 tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis.
Berdasarkan pantauan di lapangan, konstruksi drainase tampak dibangun secara sederhana dengan mutu pengerjaan yang dinilai kurang rapi. Beberapa bagian terlihat tidak simetris, sambungan beton kurang presisi, serta kondisi galian yang minim pengamanan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.
Padahal, sesuai papan informasi proyek, pekerjaan ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh, dengan pelaksana CV Fatma Dela dan masa pelaksanaan selama 63 hari kalender.
Pemerhati Konstruksi Kamis (18/12/2025) menilai, bila pengerjaan proyek tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Selain berdampak pada kualitas infrastruktur, pengerjaan yang asal jadi juga berisiko mengurangi umur teknis drainase yang seharusnya dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Bisa, karna tdk tepat sasaran pembangunan drainase tsb bisa dikatakan cacat mutu dan dgn adanya cacat mutu berarti penghamburan keuangan negara kl bicara anggaran dan volume berarti kita bicara berapa yg terpasang di lapangan tanpa menilai azas manfaat dari pembangunan tersebut” Ungkapnya.
Ia menambahkan, pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas menjadi faktor krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan. Lemahnya pengawasan sering kali menjadi celah terjadinya pemborosan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kualitas pengerjaan proyek tersebut. Masyarakat berharap aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga pemeriksa eksternal dapat turun tangan guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan akuntabel.
Pembangunan infrastruktur publik, khususnya drainase, dinilai sangat vital untuk mencegah banjir dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan proyek menjadi tuntutan utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(*/zl)